“Setiap usulan, koreksi, maupun penyesuaian istilah teknis dari Kemenimipas, Kemenkum, Kemenlu, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan undangan lainnya akan kami sunting secara real-time hingga mencapai titik kesepakatan,” ujarnya.
Dip1a pun menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pihak dalam memberikan masukan yang konstruktif.
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan rumusan tanggapan Indonesia dapat disusun secara komprehensif dengan tetap memperhatikan kepentingan dan tugas masing-masing instansi.
Sekretaris Kemenko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya menilai forum tersebut memiliki peran penting dalam memastikan adanya kesamaan pandangan antarkementerian dan lembaga dalam proses penyusunan tanggapan pemerintah Indonesia.
Adapun pelaksanaan koordinasi merupakan bagian dari tugas Kemenko Kumham Imipas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
