NADIKABAR.COM — Kepala BPH Migas Wahyudi Annas mengatakan pemerintah telah menaikkan kuota solar subsidi atau Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) sebesar 7,8% menjadi 20,27 juta kiloliter (KL) pada akhir tahun ini. Adapun dalam APBN 2026, jumlah kuota solar subsidi awalnya ditetapkan sebesar 18,64 juta KL.
Wahyudi mengatakan penambahan kuota tersebut dilakukan menyusul lonjakan konsumsi solar subsidi akibat peralihan penggunaan oleh masyarakat dari BBM non subsidi.
"Jadi ada tambahan konsumsinya dari semula 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter. Ini artinya pemerintah sudah menyetujui melalui dari Menteri ESDM dan kemudian Menko yang telah ditetapkan," ujar Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD RI dikutip, Rabu (11/11/2026).
Wahyudi menjelaskan, realisasi penyaluran solar subsidi hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai 88,02%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi normal yang seharusnya berada di kisaran 83%.
Dia mengatakan, lonjakan penyaluran mulai terjadi setelah kenaikan harga BBM non subsidi pada 1 April 2026. Wahyudi menyebutkan terdapat 30 provinsi yang penyaluran kuota solarnya telah melebihi kuota.
"Per provinsi ini untuk solar ini 30 provinsi itu over quota semua dan jumlahnya signifikan, dan rata-rata daerah tambang," katanya.
Sementara untuk Pertalite, Wahyudi mengatakan tidak ada penambahan volume kuota meskipun ada kenaikan konsumsi. Kenaikan ini terjadi karena adanya shifting konsumsi masyarakat dari yang sebelumnya menggunakan BBM Pertamax series yang tidak disubsidi berpindah ke Pertalite. Meski begitu, berdasarkan prognosa hingga akhir tahun ini masih mencukupi dengan pola distribusi yang berjalan saat ini.
"Untuk jenis Pertalite, rata-rata kebutuhan adalah 83,22%. Jadi ini ada kenaikan sedikit konsumsinya dan kami sudah lakukan prognosa hingga akhir tahun insyaallah cukup dengan pola distribusi ini," terangnya.
