Kasus tersebut penting bukan semata karena nilai uangnya. Angka itu menunjukkan adanya anggapan bahwa kursi pekerjaan pemerintah dapat diperlakukan seperti barang yang memiliki harga.
Ketika anggapan tersebut tumbuh, proses seleksi kehilangan makna dan masyarakat yang tidak memiliki akses kepada orang dalam berada dalam posisi yang dirugikan.
Pungli rekrutmen biasanya tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari pertemuan antara kebutuhan masyarakat memperoleh pekerjaan, informasi yang tidak seimbang, dan kepercayaan berlebihan kepada orang yang mengaku memiliki akses ke panitia seleksi atau pejabat tertentu.
Di sisi lain, sistem formal rekrutmen ASN justru dibangun dengan prinsip yang berlawanan. Kementerian PANRB menegaskan pengadaan ASN harus kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Seleksi juga dirancang berbasis teknologi dan nilai peserta dapat diakses secara terbuka.
Karena itu, setiap permintaan uang dalam rekrutmen bukan sekadar pelanggaran kecil terhadap prosedur. Pungli menggerus prinsip meritokrasi yang menjadi fondasi manajemen ASN.
