UU Nomor 20 Tahun 2023 menempatkan penguatan sistem meritokrasi sebagai salah satu pokok pengaturan manajemen ASN dan menegaskan peran ASN dalam pelayanan publik yang profesional serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Masalahnya, prosedur yang transparan di atas kertas belum otomatis menutup ruang bagi transaksi di luar sistem. Justru di sinilah pentingnya melihat pungli sebagai masalah tata kelola. Jika calon pelamar masih percaya bahwa kelulusan dapat dibeli, berarti ada ruang gelap yang belum sepenuhnya disentuh oleh digitalisasi.
Surabaya sebenarnya memiliki modal penting untuk mempersempit ruang tersebut. Pada September 2026, Pemkot membuka 2.150 peluang kerja melalui "Mini Job Fair Surabaya Siap Kerjo", dengan proses pendaftaran dan informasi lowongan disampaikan melalui mekanisme resmi.
Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kanal legal untuk mempertemukan pencari kerja dengan kesempatan kerja tanpa perantara berbayar.
Namun, keterbukaan informasi harus sampai pada tingkat yang lebih rinci. Pelamar perlu mengetahui siapa panitia resminya, bagaimana tahapan seleksi berlangsung, kapan hasil diumumkan, ke mana harus mengadu ketika ada permintaan uang, serta bagaimana laporan tersebut ditindaklanjuti.
