Tomsi meminta para pejabat memahami kondisi awal organisasi, menguasai data pada bidang tugas masing-masing, serta mempelajari dokumen dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program. Langkah tersebut diperlukan agar mereka dapat menentukan prioritas perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing unit kerja.
Ia menegaskan keberhasilan program tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau tersusunnya dokumen administrasi. Setiap kegiatan harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan, dan hasil yang dapat diukur. Perencanaan anggaran juga perlu memperhitungkan kewajaran biaya dan manfaat yang dihasilkan agar penggunaannya sejalan dengan tujuan program.
Selain itu, Tomsi mengingatkan para pejabat agar mampu merespons persoalan di masyarakat secara tepat dan tidak terpaku pada rutinitas administratif. Apabila menghadapi situasi yang belum diatur secara terperinci dalam regulasi, mereka perlu mengkaji alternatif penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.
