Ketiga, meminimalkan konflik kepentingan (conflict of interest) yang sering muncul akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga regulasi strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan menjadi lebih berkeadilan.
Menurutnya, gagasan ini bukanlah hal yang mustahil. LaNyalla menjadikan Afrika Selatan sebagai rujukan komparatif utama yang baru-baru ini mencetak sejarah konstitusional.
"Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik," ungkapnya.
Model representasi jalur perseorangan di kamar utama perwakilan rakyat ini sesungguhnya juga telah lama diterapkan dan terbukti berhasil di berbagai negara maju dengan demokrasi matang.
LaNyalla menyebutkan sejumlah negara, seperti Britania Raya (Inggris), Amerika Serikat, dan Australia, serta anggota Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis, telah lebih dahulu membuka ruang bagi calon independen untuk masuk ke parlemen nasional mereka.
Selain membuka jalur independen di DPR, disertasi LaNyalla juga menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI (Soft Bicameralism).
"Selama ini, DPR memiliki kewenangan absolut dari awal hingga akhir dalam pembentukan undang-undang (end-to-end process). Sebaliknya, DPD RI hanya sebatas pemberi usulan dan pertimbangan tanpa memiliki daya putus," tuturnya.
Berbekal pengalaman empirisnya sebagai Ketua DPD RI selama lima tahun, LaNyalla melihat langsung bagaimana aspirasi dan kepentingan objektif daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang dikendalikan kekuatan politik nasional di DPR.
