Oleh karena itu, pilar kedua dari rekonstruksi yang ditawarkan LaNyalla adalah menyetarakan kekuatan DPD RI.
Dia mendorong agar DPD RI memiliki kewenangan penuh sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk mewujudkan dua pilar besar tersebut, LaNyalla merekomendasikan amendemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.
Pencapaian predikat Summa Cumlaude ini tidak hanya menjadi penanda dedikasi akademik AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, tetapi juga memberikan cetak biru (blueprint) penting bagi masa depan hukum tata negara Indonesia.
Karya ini diharapkan dapat memantik diskursus nasional yang lebih luas demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, bukan sekadar di tangan elite partai.
"Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat Indonesia," jelasnya.
Hadir sebagai penyanggah dalam ujian tersebut antara lain Romdhoni, Suparto Wijoyo, Muhamad Nafik Hadi, Dossy Iskandar Prasetyo, Muhammad Hatta Ali, Radian Salman, Mas Rahmah, Wahyu Aditama, dan Prawitra Thalib.
Sementara itu, jajaran undangan akademik yang turut memberikan pertanyaan di antaranya Mulyadi (FISIP UI), Dailami Firdaus (Anggota DPD RI), Badikenita Br Sitepu (Anggota DPD RI), dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Tampak pula sejumlah penyelenggara negara, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soekarwo, anggota DPR dan DPD RI, forum pimpinan daerah, serta sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi masyarakat, KADIN, dan pimpinan cabang olahraga.
