NADIKABAR.COM — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dalam ujian disertasinya, LaNyalla meraih predikat memuaskan, Summa Cumlaude.

Adapun disertasinya membahas "Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik" yang diuji di ASSEC Tower Unair hari ini.

Melalui karya akademiknya, LaNyalla menyoroti ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif dan dominasi mutlak partai politik yang dinilai telah mendistorsi kedaulatan rakyat.

LaNyalla juga menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya untuk partai politik. Hal ini, menurutnya, menciptakan fenomena Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi.

Wakil rakyat di Senayan dinilai lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elite partai dibandingkan memperjuangkan aspirasi murni konstituen di daerah pemilihannya.

Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusional (Ius Constituendum) berupa pembukaan jalur perseorangan (independen/nonpartai politik) untuk menjadi anggota DPR RI.

"Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok nonpartisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu," papar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Lebih jauh, LaNyalla menjabarkan sejumlah dampak positif jika unsur perseorangan diakomodasi di DPR RI.

Pertama, memperkuat mekanisme checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi) di internal legislatif. Kedua, mencegah terbentuknya koalisi besar (oversized coalition) antara partai politik dan pemerintah yang kerap melahirkan kebijakan proelite yang merugikan publik.

Ketiga, meminimalkan konflik kepentingan (conflict of interest) yang sering muncul akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga regulasi strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan menjadi lebih berkeadilan.

Menurutnya, gagasan ini bukanlah hal yang mustahil. LaNyalla menjadikan Afrika Selatan sebagai rujukan komparatif utama yang baru-baru ini mencetak sejarah konstitusional.

"Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik," ungkapnya.

Model representasi jalur perseorangan di kamar utama perwakilan rakyat ini sesungguhnya juga telah lama diterapkan dan terbukti berhasil di berbagai negara maju dengan demokrasi matang.

LaNyalla menyebutkan sejumlah negara, seperti Britania Raya (Inggris), Amerika Serikat, dan Australia, serta anggota Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis, telah lebih dahulu membuka ruang bagi calon independen untuk masuk ke parlemen nasional mereka.

Selain membuka jalur independen di DPR, disertasi LaNyalla juga menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI (Soft Bicameralism).

"Selama ini, DPR memiliki kewenangan absolut dari awal hingga akhir dalam pembentukan undang-undang (end-to-end process). Sebaliknya, DPD RI hanya sebatas pemberi usulan dan pertimbangan tanpa memiliki daya putus," tuturnya.

Berbekal pengalaman empirisnya sebagai Ketua DPD RI selama lima tahun, LaNyalla melihat langsung bagaimana aspirasi dan kepentingan objektif daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang dikendalikan kekuatan politik nasional di DPR.

Oleh karena itu, pilar kedua dari rekonstruksi yang ditawarkan LaNyalla adalah menyetarakan kekuatan DPD RI.

Dia mendorong agar DPD RI memiliki kewenangan penuh sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk mewujudkan dua pilar besar tersebut, LaNyalla merekomendasikan amendemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.

Pencapaian predikat Summa Cumlaude ini tidak hanya menjadi penanda dedikasi akademik AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, tetapi juga memberikan cetak biru (blueprint) penting bagi masa depan hukum tata negara Indonesia.

Karya ini diharapkan dapat memantik diskursus nasional yang lebih luas demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, bukan sekadar di tangan elite partai.

"Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat Indonesia," jelasnya.

Hadir sebagai penyanggah dalam ujian tersebut antara lain Romdhoni, Suparto Wijoyo, Muhamad Nafik Hadi, Dossy Iskandar Prasetyo, Muhammad Hatta Ali, Radian Salman, Mas Rahmah, Wahyu Aditama, dan Prawitra Thalib.

Sementara itu, jajaran undangan akademik yang turut memberikan pertanyaan di antaranya Mulyadi (FISIP UI), Dailami Firdaus (Anggota DPD RI), Badikenita Br Sitepu (Anggota DPD RI), dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Tampak pula sejumlah penyelenggara negara, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soekarwo, anggota DPR dan DPD RI, forum pimpinan daerah, serta sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi masyarakat, KADIN, dan pimpinan cabang olahraga.