"Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Perjanjian Gencatan Senjata dan merusak semangat perjanjian antara kedua Korea yang sudah ada, dan harus segera dihentikan," kata Kang Hyun-woo, direktur operasi, dalam konferensi pers.
"Korea Utara harus segera menghentikan aktivitas yang meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea, seperti yang mereka sebut 'fortifikasi perbatasan'. Kami menuntut dengan tegas permintaan maaf dan langkah-langkah yang bertanggung jawab dari Utara," tambah Kang.
Dalam sebuah pernyataan, Komando PBB menyebut telah "menyimpulkan bahwa pelanggaran Perjanjian Gencatan Senjata telah terjadi. Komando PBB sedang menangani pelanggaran ini melalui mekanisme Gencatan Senjata yang sudah ada."
Banyak warga Korea Selatan menuntut tindakan yang lebih tegas dengan alasan bahwa kegagalan untuk merespons akan dianggap sebagai tanda kelemahan Seoul.
Na Kyung-won, politisi dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) oposisi konservatif, menuntut agar militer Korea Selatan menggelar latihan yang menyimulasikan "serangan pemenggalan" terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Ia juga menyerukan dimulainya kembali siaran propaganda dari pengeras suara di perbatasan dan mengizinkan kelompok pembangkang untuk meluncurkan balon bermuatan propaganda ke arah Utara.
Yu Yong-weon, juga dari PPP, mengatakan kepada wartawan pada Rabu (30/09) bahwa pasukan Korea Utara telah menyeberangi MDL sekitar 20 kali pada Agustus dan 30 kali pada September. Setiap kali penyusupan terdeteksi, pasukan Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan.
Sebuah editorial di Korea JoongAng Daily pada Kamis (01/10) mengatakan Korea Utara harus "diminta pertanggungjawabannya" atas insiden itu, berargumen bahwa penolakan Pyongyang atas tanggung jawab "menuntut respons yang tegas, akuntabilitas yang jelas, dan penegakan perbatasan yang lebih kuat."
Namun, Pyongyang tidak bergeming. Kim Yo Jong, adik pemimpin Kim Jong Un, menuduh Korea Selatan menggelar provokasi dan mengancam akan membalas.
