"Jangan justru memecah fokus manajemen dan sumber daya perusahaan," ucapnya.
Hal serupa disampaikan Fraksi NasDem. Pihak NasDem mengingatkan Pemprov DKI agar ekspansi Transjakarta ke sektor maritim dan udara tidak menjadi beban baru bagi APBD.
NasDem menilai operasional kapal laut dan angkutan udara perintis memiliki profil risiko, biaya pemeliharaan, serta beban operasional yang jauh lebih tinggi dan kompleks dibandingkan bus jalan raya.
"Jangan sampai menciptakan black hole baru bagi APBD," kata anggota Fraksi NasDem Gias Kumari Putra saat membacakan pandangan fraksinya.
NasDem menilai ekspansi harus didukung perencanaan komersial yang matang. Sebab, jika operasional hanya mengandalkan suntikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO), beban tersebut berpotensi membesar pada masa mendatang.
Kondisi itu dinilai dapat mengurangi ruang fiskal Pemprov DKI untuk membiayai pelayanan dasar masyarakat lainnya.
Sementara itu, Fraksi PSI mempertanyakan perluasan usaha Transjakarta hingga angkutan udara. PSI menilai perluasan tersebut harus memiliki dasar dan kajian yang kuat. Anggota Fraksi PSI Francine Widjojo mengatakan Ranperda memperluas kegiatan usaha Transjakarta hingga angkutan udara dan 'angkutan lainnya', termasuk dalam lingkup nasional dan internasional.
Dalam Naskah Akademik, kata Francine, terdapat peluang pengoperasian helikopter atau seaplane untuk melayani Kepulauan Seribu.PSI mendukung pemerataan layanan bagi warga Kepulauan Seribu, tetapi PSI mempertanyakan urgensi membuka lini penerbangan ketika layanan utama Transjakarta di daratan disebut belum mendapatkan pendanaan penuh sepanjang tahun.
