Francine menyinggung subsidi Transjakarta dalam APBD 2026 sebesar Rp 3,75 triliun yang disebut hanya mencukupi kebutuhan sembilan bulan. Sementara itu, kebutuhan PSO Transjakarta telah menembus lebih dari Rp 4 triliun.
"Di tengah defisit itu, Ranperda justru memperluas usaha ke angkutan laut dan udara dengan modal dasar naik menjadi Rp 13,4 triliun, padahal layanan udara belum memiliki rincian apa pun," ujarnya.
PSI kemudian meminta Pemprov DKI menjelaskan kebutuhan anggaran jika Transjakarta Laut benar-benar dijalankan.
"Berapa tambahan subsidi bila Transjakarta Laut dijalankan, dan apakah akan ada kewajiban PSO tersendiri yang terpisah untuk Transjabodetabek dan Transjakarta Laut," tuturnya.
PSI juga meminta agar ekspansi tersebut tidak berujung pada kenaikan tarif maupun pengurangan layanan Transjakarta di dalam kota.
"Jangan sampai ongkos ekspansi ini ditebus rakyat lewat kenaikan tarif atau penyusutan layanan dalam kota," ujarnya.
PSI meminta studi kelayakan, kebutuhan modal, serta mitigasi risiko untuk setiap lini usaha baru disampaikan kepada DPRD sebelum klausul perluasan usaha tersebut disetujui.
