NADIKABAR.COM — Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta mempertanyakan urgensi rencana PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperluas kegiatan usaha hingga menjadi operator angkutan laut dan udara. DPRD menilai Transjakarta seharusnya lebih dahulu memperkuat bisnis utamanya sebagai perusahaan pengelola layanan bus sebelum merambah ke moda transportasi lain.
Hal itu disampaikan Fraksi PKS, NasDem dan PSI dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/10/2026). Anggota Fraksi PKS Muhammad Al Fatih mempertanyakan alasan Transjakarta harus menjadi operator kapal hingga angkutan udara.
Menurutnya, kegiatan tersebut dapat ditangani oleh BUMD atau badan usaha yang memang memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut.
"Fraksi mempertanyakan urgensi Transjakarta untuk menjadi operator kapal bahkan angkutan udara. Mengapa kegiatan tersebut tidak ditangani oleh BUMD atau badan usaha yang memang mempunyai kompetensi khusus di bidang tersebut?" kata Al Fatih dalam rapat paripurna.
PKS mengapresiasi alasan perluasan usaha tersebut yang disebut bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu. Namun, PKS mengingatkan adanya risiko mission creep atau perusahaan terlalu banyak menjalankan kegiatan baru hingga mengganggu fokus bisnis utama.
Ia mengatakan Transjakarta masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah dalam layanan bus. Salah satunya terkait jumlah armada untuk layanan nonbusway yang dinilai masih kurang dibandingkan armada bus lama yang telah digantikan Transjakarta.
"Masih terdapat pula rute-rute yang sebelumnya dilayani bus lama seperti Metromini, Kopaja, dan lainnya yang belum sepenuhnya digantikan oleh operasional Transjakarta," ujarnya.
Karena itu, PKS meminta Transjakarta menjelaskan bagaimana perluasan usaha ke berbagai moda tersebut dapat memperbaiki layanan utama.
"Jangan justru memecah fokus manajemen dan sumber daya perusahaan," ucapnya.
Hal serupa disampaikan Fraksi NasDem. Pihak NasDem mengingatkan Pemprov DKI agar ekspansi Transjakarta ke sektor maritim dan udara tidak menjadi beban baru bagi APBD.
NasDem menilai operasional kapal laut dan angkutan udara perintis memiliki profil risiko, biaya pemeliharaan, serta beban operasional yang jauh lebih tinggi dan kompleks dibandingkan bus jalan raya.
"Jangan sampai menciptakan black hole baru bagi APBD," kata anggota Fraksi NasDem Gias Kumari Putra saat membacakan pandangan fraksinya.
NasDem menilai ekspansi harus didukung perencanaan komersial yang matang. Sebab, jika operasional hanya mengandalkan suntikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO), beban tersebut berpotensi membesar pada masa mendatang.
Kondisi itu dinilai dapat mengurangi ruang fiskal Pemprov DKI untuk membiayai pelayanan dasar masyarakat lainnya.
Sementara itu, Fraksi PSI mempertanyakan perluasan usaha Transjakarta hingga angkutan udara. PSI menilai perluasan tersebut harus memiliki dasar dan kajian yang kuat. Anggota Fraksi PSI Francine Widjojo mengatakan Ranperda memperluas kegiatan usaha Transjakarta hingga angkutan udara dan 'angkutan lainnya', termasuk dalam lingkup nasional dan internasional.
Dalam Naskah Akademik, kata Francine, terdapat peluang pengoperasian helikopter atau seaplane untuk melayani Kepulauan Seribu.PSI mendukung pemerataan layanan bagi warga Kepulauan Seribu, tetapi PSI mempertanyakan urgensi membuka lini penerbangan ketika layanan utama Transjakarta di daratan disebut belum mendapatkan pendanaan penuh sepanjang tahun.
Francine menyinggung subsidi Transjakarta dalam APBD 2026 sebesar Rp 3,75 triliun yang disebut hanya mencukupi kebutuhan sembilan bulan. Sementara itu, kebutuhan PSO Transjakarta telah menembus lebih dari Rp 4 triliun.
"Di tengah defisit itu, Ranperda justru memperluas usaha ke angkutan laut dan udara dengan modal dasar naik menjadi Rp 13,4 triliun, padahal layanan udara belum memiliki rincian apa pun," ujarnya.
PSI kemudian meminta Pemprov DKI menjelaskan kebutuhan anggaran jika Transjakarta Laut benar-benar dijalankan.
"Berapa tambahan subsidi bila Transjakarta Laut dijalankan, dan apakah akan ada kewajiban PSO tersendiri yang terpisah untuk Transjabodetabek dan Transjakarta Laut," tuturnya.
PSI juga meminta agar ekspansi tersebut tidak berujung pada kenaikan tarif maupun pengurangan layanan Transjakarta di dalam kota.
"Jangan sampai ongkos ekspansi ini ditebus rakyat lewat kenaikan tarif atau penyusutan layanan dalam kota," ujarnya.
PSI meminta studi kelayakan, kebutuhan modal, serta mitigasi risiko untuk setiap lini usaha baru disampaikan kepada DPRD sebelum klausul perluasan usaha tersebut disetujui.
