NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mengatakan RUU Penyadapan harus mengatur tegas terhadap kewenangan penyadapan. Dia mengatakan regulasi tersebut harus bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Dia mengatakan pembahasan RUU Penyadapan harus mampu menyeimbangkan tiga kepentingan utama, yakni menjaga keamanan negara, mendukung penegakan hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Bimantoro memahami penyadapan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengungkap berbagai kejahatan serius, seperti terorisme, korupsi, kejahatan terorganisir, hingga kejahatan siber. Namun, menurutnya, kewenangan itu tak boleh dijalankan tanpa batas.