Lebih lanjut, Bimantoro mengatakan penyadapan harus berlandaskan prinsip legalitas, tujuan yang sah (legitimate aim), kebutuhan mendesak (necessity), serta proporsionalitas (proportionality). Menurutnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tak boleh dijadikan alasan untuk melakukan penyadapan secara sewenang-wenang.
Dia berharap RUU Penyadapan bisa memberi kepastian hukum bagi aparat. Selain itu, juga diharapkan menjamin perlindungan privasi masyarakat melalui mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.
"RUU ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat keamanan negara sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai hukum memberikan kekuasaan tanpa batas kepada siapa pun," pungkasnya.