"Jangan sampai kewenangan penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan penegakan hukum justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus memastikan ada batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban," kata dia dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Bimantoro juga menyoroti polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama yang sempat menjadi perhatian publik, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai persoalan tersebut perlu dievaluasi secara serius dan transparan, khususnya menyangkut dasar hukum, kewenangan, serta tujuan penyadapan

"Kami dari Fraksi Partai Gerindra merasa sangat tersinggung ketika pimpinan tertinggi kami menjadi objek utama dalam persoalan yang mencuat tersebut. Karena itu, persoalan ini harus dijelaskan secara terang. Apa dasar kewenangannya dan apa kepentingannya? Jangan sampai praktik penyadapan justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.