NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menilai tidak tepat Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke MKD DPR salah satunya karena illicit enrichment tak diatur di UU Perampasan Aset. Soedeson menjelaskan alasan illicit enrichment tidak dimasukkan ke dalam UU tersebut.
Soedeson awalnya menyoroti langkah ICW mengadukan Habiburokhman ke MKD DPR. Menurutnya, UU Perampasan Aset merupakan hasil kerja seluruh anggota DPR.
"Ini kan pekerjaan ini adalah pekerjaan kolektif seluruh anggota, bersama dengan Badan Keahlian Dewan, tenaga ahli, dan staf pendukung lainnya. Jadi saya menyatakan tidak tepat kalau ICW itu melaporkan seorang ketua. Dia hanya mengoordinirkan semua itu untuk mengadministrasikan jalannya acara. Jadi ya semua tindak apa pun dari masyarakat kita hargai, cuma saya mengatakan bahwa itu tidak tepat," ucap Soedeson saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).
Kemudian, Soedeson menjelaskan alasan illicit enrichment tidak masuk ke UU Perampasan Aset. Dia menyebut UU Perampasan Aset merupakan hukum formil.
"Agar masyarakat juga paham bahwa Undang-Undang Perampasan Aset itu adalah hukum formil, hukum acara. Hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum materiil. Nah, kalau dicermati baik-baik undang-undang ini, di dalam Undang-Undang Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, di dalam Pasal 3 itu ayat 1 itu dijelaskan bahwa tindak pidana apa yang dalam undang-undang ini mengatur mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," jelas dia.
"Yang kedua, mengatur mengenai perampasan aset bukan hasil tindak pidana. Ya, nah itu jadi di dalam hal ini undang-undang ini mengatur mengenai dua hal itu ya: prosedur bagaimana perampasan aset," lanjutnya.
Selanjutnya, Soedeson menyebut illicit enrichment sudah diatur di dalam undang-undang lain. Karena itu, menurutnya, tidak perlu lagi illicit enrichment diatur di UU Perampasan Aset.