"Nah, illicit enrichment itu adalah tindak pidana di bidang hukum materiil. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana apa namanya Korupsi, tindak TPPU, narkotika, dan lain-lain, itu sudah diatur gitu loh. Sudah ada," jelas dia.
Lebih lanjut, Soedeson bahkan menyebut illicit enrichment pernah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kasusnya, kata dia, menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo, usai anaknya Mario Dandy Satrio melakukan penganiayaan.
"Dia kan menganiaya orang, kemudian KPK, masyarakat ribut, 'loh ini dia punya ini, punya ini.' Akhirnya kan dipanggil, dijelaskan, 'LHKPN kamu berapa kok ini kamu begini?', itu kan harta kekayaan yang tidak wajar kan? Itu kan dirampas untuk negara," ujar dia.
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan mengenai tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
"Gaungnya belum reda ketika kritik berdatangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada perlakuan tebang pilih. Prof. Dr. Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Sebagian kritik itu bermuara pada satu soal: tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya," kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima, Sabtu (21/11).
Komisi III DPR RI, kata Habiburokhman, berterima kasih atas semua kritik itu. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang terus mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.
Habiburokhman menjelaskan bahwa tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Dia mengatakan asas yang menjadi jiwa undang-undang ini tidak bergeser sedikit pun: kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, crime does not pay.