"Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen. Berkali-kali pemulihan aset negara membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Kini, dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetap bisa dikejar," ujar dia.
Dia menambahkan bahwa jangkauan UU Perampasan Aset ini melebar. Selain korupsi, kata dia, undang-undang ini menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.
"Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara. Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," ujar dia.
Habiburokhman mengatakan bahwa keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment juga tidak diambil di ruang hampa. Selama pembahasan, Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai unsur masyarakat.
"Suara yang masuk tidak seragam. Ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, dan pandangan itu kami timbang sungguh- sungguh. Namun, tak sedikit pula akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa yang dengan jernih menyarankan sebaliknya," ujar dia.
"Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, menyampaikannya tanpa tedeng aling-aling dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III pada 26 Oktober 2026. 'Saya mengusulkan ketentuan Illicit Enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset', katanya," imbuh Habiburokhman.