NADIKABAR.COM — Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai keterbukaan rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi, anggota DPR kepada publik merupakan bentuk pertanggungjawaban moral sebagai wakil rakyat.
"Ketika rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi seorang calon atau anggota dewan dibuka secara transparan kepada publik, masyarakat bisa menilai secara objektif. Ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral bagi kami," kata Fikri di Jakarta, Jumat.
Hal itu dia sampaikan merespons kritik masyarakat terkait latar pendidikan anggota DPR.
Menurut dia, verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat proses pendaftaran calon anggota legislatif memang telah memenuhi ketentuan hukum dan administratif. Namun, lanjutnya, mekanisme tersebut dinilai belum cukup untuk membangun kepercayaan publik di tengah era keterbukaan informasi.
Ia mengatakan masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang mudah terhadap latar belakang pendidikan dan pengalaman calon maupun anggota legislatif sehingga dapat menilai kapasitas mereka secara objektif.