"Jadi, pengalaman lapangan dari anggota dewan dipadukan dengan kajian akademis dari para ahli," kata Fikri.

Ia menjelaskan dukungan tersebut antara lain berasal dari Badan Keahlian (BK) DPR yang memiliki tenaga ahli, perancang undang-undang, dan peneliti, serta keterlibatan pakar, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Fikri menambahkan peningkatan kapasitas anggota juga dilakukan melalui pembekalan dari partai politik dan lembaga DPR, antara lain sekolah partai, bimbingan teknis, orientasi anggota baru, serta pemantapan nilai kebangsaan bersama Lemhannas.

Menurutnya, berbagai mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan anggota DPR memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang beragam.