Lebih jauh ia memandang kritik masyarakat terkait latar pendidikan anggota DPR sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lembaga perwakilan dan menilai kapasitas keilmuan tetap penting bagi anggota DPR, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi.

Namun, menurut dia, latar pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan seorang anggota dalam menjalankan tugas sebagai legislator.

Hal tersebut berkaitan dengan perbincangan mengenai anggota DPR lulusan SMA yang turut terlibat dalam penyusunan undang-undang. Fikri mengatakan konstitusi dan Undang-Undang Pemilu menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dengan persyaratan minimal lulusan SMA atau sederajat.

Kemudian, penyusunan undang-undang dilakukan secara kolektif-kolegial dengan dukungan sistem kelembagaan DPR, sehingga tidak bertumpu pada kapasitas akademik satu orang anggota.