NADIKABAR.COM — Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur seperti penanganan banjir dan persoalan lingkungan di tengah keterbatasan anggaran.
Yuke menilai keterbatasan anggaran berpotensi menyebabkan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang telah direncanakan harus ditunda.
"Pastinya akan ada dampak. Namun, kita berusaha seminimal mungkin dan seefektif mungkin agar tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat," kata Yuke di Jakarta, Minggu.
Yuke mengatakan pekerjaan penurapan, pengerukan, hingga normalisasi sungai menjadi program yang kemungkinan terdampak dari keterbatasan anggaran tersebut.
Menurut dia, Pemprov DKI perlu menentukan wilayah yang lebih dahulu mendapat penanganan.
Jika anggaran difokuskan untuk penanganan Sungai Ciliwung, misalnya, pekerjaan serupa di sungai dan wilayah lain kemungkinan harus menunggu giliran.
Lebih lanjut, dia pun menegaskan program yang berkaitan dengan antisipasi banjir dan penanganan lingkungan harus menjadi perhatian utama.
Terlebih, masih terdapat saluran air yang belum tertangani secara menyeluruh akibat luasnya cakupan wilayah.
Sementara di sektor pendidikan, masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terancam putus sekolah. Aspirasi tersebut, kata Yuke, akan ditampung untuk dicarikan solusi.
"Semua pengajuan kami tampung dan coba carikan solusi. Kami juga meminta kelurahan dan kecamatan untuk bersama-sama membantu menindaklanjuti aspirasi masyarakat," ujarnya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan, Yuke mengaku berkoordinasi dengan satuan pelaksana (Satpel) agar melakukan pengecekan dan meneruskan laporan kepada suku dinas (sudin) terkait.
Yuke juga menyediakan kanal pengaduan melalui LaporYuke.com agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan tanpa terbatas waktu. Melalui platform tersebut, warga juga bisa memantau perkembangan laporan yang telah disampaikan.
"Dengan LaporYuke.com, kami ingin masyarakat kapan pun dan siapa pun bisa menyampaikan laporan. Mereka juga bisa mengetahui apakah pengaduannya sudah dibaca atau ditindaklanjuti," kata Yuke.
