NADIKABAR.COM — Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meminta agar penyebaran informasi mengenai asap akibat kebakaran hutan dan lahan kepada warga Jakarta harus disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
“Pemerintah perlu membedakan hasil deteksi sebaran asap di atmosfer dengan pengukuran konsentrasi polutan di permukaan,” kata Hardiyanto Kennet di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan laporan yang memasukkan DKI Jakarta dalam daftar wilayah yang terdeteksi terdampak asap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan pemantauan citra satelit pada Jumat (16/10).
Dirinya berharap bahwa laporan BMKG tersebut bisa menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat sistem pengelolaan kualitas udara.
Kemudian meningkatkan kesiapsiagaan, dan membangun koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat serta daerah lain yang terdampak.
"Udara bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” kata dia.
Kia meminta masyarakat tidak boleh panik hanya karena akibat adanya asap terdeteksi di atmosfer, tetapi kita juga tidak boleh lengah terhadap kemungkinan dampaknya.
“Pemerintah DKI Jakarta harus bisa memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan data yang akurat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan masyarakat," kata dia.
Dirinya juga meminta Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan prosedur mitigasi di sekolah, rumah sakit, puskesmas, transportasi umum, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
Menurut dia apabila kualitas udara menurun secara signifikan, pengelola fasilitas perlu memiliki pedoman mengenai pengaturan aktivitas luar ruangan.
Pengelolaan ventilasi, dan penggunaan alat penyaring udara apabila tersedia tentunya yang sesuai dengan kebutuhan.
Ia mencontohkan sekolah perlu menyesuaikan kegiatan olahraga atau aktivitas luar ruangan berdasarkan informasi resmi mengenai kualitas udara.
Sementara itu, fasilitas kesehatan perlu memperkuat edukasi mengenai pencegahan paparan dan memastikan masyarakat mengetahui akses layanan kesehatan yang tersedia.
Ia turut menekankan pentingnya rencana aksi yang terukur dan evaluasi berkala serta penanganan persoalan kualitas udara tidak boleh berhenti pada imbauan atau rapat koordinasi.
“Tetapi harus disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, indikator keberhasilan, serta penggunaan anggaran yang efektif,” kata dia.
Ia mengatakan sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta akan mendorong pengawasan terhadap langkah pemerintah daerah dalam menangani persoalan kualitas udara dan mitigasi dampak karhutla.
"Keberhasilan penanganan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi masyarakat dan mengurangi risiko paparan polutan," katanya.
Sebelumnya, BMKG menjelaskan pemantauan melalui citra satelit menunjukkan keberadaan atau sebaran asap di atmosfer, tetapi belum secara langsung menggambarkan konsentrasi polutan di permukaan yang dihirup masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, pergerakan asap di Pulau Jawa bergerak ke arah tenggara hingga barat.
Oleh karena itu, diperlukan pemantauan lanjutan untuk memastikan apakah konsentrasi asap di Jakarta benar-benar meningkat di permukaan atau hanya melintas pada lapisan atmosfer atas.
