"Masyarakat tidak selalu meminta perkaranya selesai seketika, tetapi berhak mengetahui bahwa laporannya diterima, ditangani, dan memiliki kepastian tindak lanjut sesuai hukum," sambungnya.
Legislator PKB ini meminta Polri berkoordinasi dengan lembaga perlindungan lainnya untuk memastikan hak korban. Ia berharap ada evaluasi dari Polri untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi aduan masyarakat.
"Kecepatan pelayanan harus berjalan bersama kualitas pemeriksaan dan keadilan proses. Korban harus memperoleh perlindungan, hak pihak yang dilaporkan tetap dijaga, dan setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada bukti," kata Abduh.
"Pengawasan tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi. Temuan yang berulang harus menjadi bahan untuk memperbaiki prosedur, pembinaan, dan pengawasan agar persoalan yang sama tidak terus terjadi," tambahnya.
