"Tanpa data yang terpercaya, kebijakan yang baik pun dapat jatuh di tempat yang salah. Anggaran negara yang dipungut dari keringat rakyat akan habis menguap pada program yang salah sasaran. Keberpihakan kepada rakyat dimulai dari kejujuran data," tegas Sofwan.
Dia mengatakan Satu Data Indonesia tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyatuan sistem digital atau basis data antarlembaga. Integrasi data, kata dia, harus berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Satu Data Indonesia adalah ikhtiar untuk menyatukan cara negara membaca realitas bangsa, agar pembangunan tidak berjalan dalam perkiraan, pelayanan publik tidak bertumpu pada asumsi, dan kebijakan tidak kehilangan wajah kemanusiaannya," kata Sofwan.
Dia juga menilai keberhasilan Satu Data Indonesia harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Dia berharap data yang terintegrasi bisa meningkatkan akurasi program pemerintah, termasuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM.
"Data yang menuntun kebijakan, kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan, dan kesejahteraan yang berakar pada martabat manusia," ujar Sofwan.
