NADIKABAR.COM β€” Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan publik menjadi lebih aktif.

Melalui RUU tersebut, kata dia, pemerintah diarahkan agar lebih aktif memastikan setiap warga memperoleh hak adminduk alih-alih menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhannya.

β€œPerubahan paradigma tersebut menjadi salah satu arah penting dalam penyusunan RUU Adminduk. Melalui pendekatan stelsel aktif, pemerintah didorong untuk lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelayanan adminduk,” ucapnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan perubahan tersebut perlu didukung oleh integrasi data kependudukan antarlembaga.