Dengan RUU Adminduk, administrasi kependudukan tidak semata-mata menjadi urusan pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi warga untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara.

Komisi II DPR mulai membahas RUU Adminduk bersama pemerintah pada Senin (16/11).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan percepatan pembahasan. Menurut dia, penguatan adminduk akan mendukung pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan implementasi Satu Data Indonesia.

β€œKita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” kata dia.