RUU Adminduk memproyeksikan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal untuk berbagai layanan publik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi kerumitan akibat penggunaan beragam nomor identitas dan dokumen.
βIntegrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,β ujarnya.
Transformasi pelayanan berbasis digital, lanjut Khozin, harus berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan data kependudukan. Karenanya, RUU itu mengatur sejumlah materi terkait identitas kependudukan digital (IKD), pengawasan terhadap penyelenggaraan adminduk, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pengaturan sanksi.
Dia berharap pembaruan regulasi adminduk dapat menghadirkan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.