NADIKABAR.COM — Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menjadi momentum untuk mengubah paradigma pelayanan publik menjadi lebih aktif.
Melalui RUU tersebut, kata dia, pemerintah diarahkan agar lebih aktif memastikan setiap warga memperoleh hak adminduk alih-alih menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhannya.
“Perubahan paradigma tersebut menjadi salah satu arah penting dalam penyusunan RUU Adminduk. Melalui pendekatan stelsel aktif, pemerintah didorong untuk lebih proaktif dalam menyelenggarakan pelayanan adminduk,” ucapnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan perubahan tersebut perlu didukung oleh integrasi data kependudukan antarlembaga.
RUU Adminduk memproyeksikan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor identitas tunggal untuk berbagai layanan publik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi kerumitan akibat penggunaan beragam nomor identitas dan dokumen.
“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” ujarnya.
Transformasi pelayanan berbasis digital, lanjut Khozin, harus berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan data kependudukan. Karenanya, RUU itu mengatur sejumlah materi terkait identitas kependudukan digital (IKD), pengawasan terhadap penyelenggaraan adminduk, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pengaturan sanksi.
Dia berharap pembaruan regulasi adminduk dapat menghadirkan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.
Dengan RUU Adminduk, administrasi kependudukan tidak semata-mata menjadi urusan pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi warga untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara.
Komisi II DPR mulai membahas RUU Adminduk bersama pemerintah pada Senin (16/11).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan percepatan pembahasan. Menurut dia, penguatan adminduk akan mendukung pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan implementasi Satu Data Indonesia.
“Kita mengharapkan ini agar dapat dikerjakan paralel, cepat, tapi tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian,” kata dia.