NADIKABAR.COM — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) perlu segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat kedaulatan Indonesia di ruang siber.

Dalam seminar bertajuk "Rethinking: Data dan Kebijakan Pembangunan" di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, Jumat, Rieke mengatakan UU SDI telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.

"Secara konstitusi, undang-undang tersebut tetap berlaku setelah melewati tenggat waktu 30 hari pascapengesahan di paripurna pada 6 Oktober 2026, meskipun belum ditandatangani oleh Presiden," kata Rieke.

Dia mengungkapkan bahwa tim perumus sebelumnya telah diminta bertemu dengan Presiden Prabowo pada 29 Oktober 2026 dan mendapat respons positif untuk segera memproses regulasi tersebut.

Meski memaklumi adanya kesibukan lain, Rieke menegaskan bahwa Komisi XIII DPR telah mengingatkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai mitra kerja agar memprioritaskan perintah undang-undang beserta penyusunan peraturan turunannya.