"Jangan kemudian ada kepmen yang tidak ada perintah undang-undang dan buka perintah PP, tiba-tiba disahkan, bisa ditandatangani oleh Presiden. Nah, ini ada tata kelola saya kira harus dibenahi," ujarnya.

Dia mencontohkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Banten yang terbit setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai wilayah konservasi daratan dan perairan pada Mei 2025.

Selain itu, dia juga menyinggung isu penyadapan yang sempat mencuat belakangan ini sebagai indikasi awal bahwa Presiden Prabowo belum memegang kendali penuh atas data informasi dan infrastruktur digital nasional.

Rieke mengatakan adanya kemungkinan resistensi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia memiliki data dasar negara yang terintegrasi.

Kendati demikian, dia meyakini mayoritas rakyat Indonesia mendukung Presiden Prabowo untuk mewujudkan data dasar negara yang akurat, aktual, dan relevan.