Rieke menjelaskan bahwa UU SDI tidak berorientasi pada keakuratan data, tetapi juga dirancang untuk menjamin kedaulatan data di tengah dinamika geopolitik, geo-ekonomi, dan era perang proksi (proxy war).

Ia menambahkan data kini merupakan sumber daya strategis baru yang berkaitan langsung dengan pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.

Untuk menjaga kedaulatan di ruang digital tersebut, UU SDI turut mengatur peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di samping penunjukan penyelenggara Satu Data Indonesia.

Rieke mengingatkan bahwa aktivitas masyarakat kini telah bergeser secara signifikan ke ruang siber, termasuk dari sisi ekonomi dengan nilai transaksi e-commerce tahun lalu yang diperkirakan mencapai tidak kurang dari Rp1.200 triliun.

​"Artinya di situ juga ada kehidupan yang harus tetap konstitusinya sama. Jadi, persoalan kedaulatan yang konstitusional itu juga harus ada di dalam ruang siber kita, dan itu sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia," kata Rieke.