NADIKABAR.COM — Lenovo berbicara soal regulasi serta peta jalan (roadmap) terkait kecerdasan buatan (AI) yang tengah disusun oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan teknologi asal China ini menyebut regulasi perlu menyeimbangkan antara inovasi dan keamanan.

Kumar Mitra, Commercial Leader, Greater Asia Pacific Lenovo menyatakan bahwa regulasi AI perlu menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab.

Menurutnya, kerangka regulasi harus memberikan prinsip-prinsip yang jelas dan dapat diterapkan oleh organisasi saat mengadopsi AI untuk berbagai use case dan industri.

"Regulasi AI perlu menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab. Kerangka regulasi harus memberikan prinsip-prinsip yang jelas dan dapat diterapkan organisasi saat mengadopsi AI untuk berbagai use case dan industri," kata Kumar dalam wawancara tertulis dengan NadiKabar.com pada Oktober lalu.

Kumar menilai regulasi AI perlu memberikan panduan yang jelas bagi perusahaan tanpa menghambat pengembangan dan pemanfaatan teknologi tersebut.

Dari perspektif perusahaan, ia menyebut terdapat sejumlah aspek mendasar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi AI. Aspek ini meliputi perlindungan dan keamanan data, transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan dalam mengelola risiko penggunaan AI.

"Hal ini juga sejalan dengan perkembangan di Asia Pasifik, di mana tata kelola dan penggunaan AI yang bertanggung jawab menjadi semakin penting seiring perusahaan memperluas penerapan AI," tuturnya.

Kumar turut menyoroti kebutuhan akan tata kelola AI yang bertanggung jawab semakin penting sering dengan penerapan teknologi tersebut di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan riset Lenovo CIO Playbook 2026 yang disusun bersama IDC, perusahaan menemukan salah satu kekhawatiran organisasi ialah kurangnya pemahaman mengenai penerapan AI yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Kumar mengatakan regulasi juga perlu memberikan kejelasan seputar aspek seperti tata kelola data dan tanggung jawab atas keputusan AI yang dihasilkan. Menurutnya, organisasi perlu memahami bagaimana data dikelola, risiko penggunaan AI ditangani, serta siapa yang bertanggung jawab dalam penerapannya.

Di sisi lain, regulasi AI juga perlu mempertimbangkan tingkat risiko dari setiap penggunaannya. Ia menilai perusahaan perlu diberikan ruang untuk menerapkan mekanisme pengendalian yang sesuai dengan risiko masing-masing use case AI.

Melalui pendekatan ini, kata Kumar, tata kelola AI dapat dibangun sejak awal impelmentasi, bukan baru dipertimbangkan ketika teknologi tersebut digunakan secara luas.

Ia melihat regulasi juga perlu cukup adaptif karena teknologi AI berkembang sangat cepat.

"Pada saat yang sama, regulasi perlu cukup adaptif karena teknologi AI berkembang sangat cepat. Tujuannya bukan hanya mengatur teknologi yang ada saat ini, tetapi menciptakan kerangka yang dapat menjaga kepercayaan sekaligus memberi ruang bagi inovasi," tambahnya.

Menurut perspektif Lenovo, tata kelola AI yang efektif harus membantu perusahaan mengembangkan dan menerapkan teknologi tersebut secara bertanggung jawab dalam skala luas.

Pedoman yang jelas dan praktis, kata Kumar, dinilai dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan untuk beralih dari tahap eksperimen menuju implementasi AI yang lebih luas.

"Pedoman yang jelas dan praktis dapat memberikan kepercayaan lebih besar kepada perusahaan untuk beralih dari tahap eksperimen menuju implementasi yang lebih luas, sekaligus memastikan bahwa keamanan, perlindungan data, akuntabilitas, dan penggunaan yang bertanggung jawab tetap terintegrasi di sepanjang siklus hidup AI," kata Kumar.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menyusun aturan terkait AI yang ditargetkan untuk dirilis pada tahun ini.

Komdigi menyebut aturan-aturan tersebut, baik yang mengatur etika AI maupun roadmap akan membahas beberapa poin utama, seperti infrastruktur.

Dalam roadmap, regulasi ini juga akan menyoroti 10 sektor prioritas AI yang searah dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, dan ketahanan pangan.