NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem pencegahan untuk mengantisipasi pelanggaran dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik (TKA), menyusul temuan dugaan pelanggaran di 308 sekolah pada gelombang pertama.
"Pola pikir yang hanya menghukum setelah kejadian akan membuat kita terus berlari mengejar masalah yang sama setiap tahun. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah pencegahan sistematis, mulai dari penguatan integritas pengawas hingga perbaikan tata kelola asesmen," kata Lestari dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dugaan pelanggaran tersebut ditemukan di 32 provinsi. Sebanyak 13 kasus di antaranya terindikasi sebagai pelanggaran berat dan masih dalam proses investigasi.
Modus pelanggaran yang ditemukan meliputi pemotretan layar ujian, siaran langsung saat tes hingga dugaan penggunaan joki. Temuan tersebut berasal dari laporan masyarakat melalui media sosial dan kanal pengaduan kementerian.
Lestari menilai integritas pelaksanaan TKA perlu dijaga karena hasil asesmen tersebut menjadi salah satu instrumen pemetaan mutu pendidikan dan dasar bagi perbaikan pembelajaran.
Menurut dia, pelanggaran dalam pelaksanaan TKA berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat sehingga kebijakan pemerintah, dinas pendidikan, dan sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tidak tepat sasaran.
Dia juga menyoroti dampak kecurangan terhadap peserta yang mengikuti ujian secara jujur. Menurut Lestari, praktik tersebut dapat merugikan peserta yang mematuhi ketentuan ujian dan mencederai prinsip keadilan dalam penyelenggaraan asesmen.
Untuk mencegah pelanggaran berulang, Lestari mendorong penguatan kapasitas dan integritas petugas, teknisi, serta pengawas TKA melalui pelatihan yang berorientasi pada prosedur serta pemahaman mengenai konsekuensi etis dan hukum dari pelanggaran.
Selain itu, dia menilai perlu ada perbaikan infrastruktur dan pengawasan berbasis teknologi untuk mengurangi celah kecurangan akibat keterbatasan perangkat maupun jaringan.
Lestari juga menekankan pentingnya penanaman budaya kejujuran sejak dini melalui lingkungan sekolah agar peserta didik lebih menghargai proses pembelajaran daripada sekadar capaian nilai.
Anggota Komisi X DPR itu pun mendorong agar evaluasi tata kelola TKA menjadi bagian dari pembahasan kebijakan pendidikan, termasuk terkait aspek anggaran dan regulasi.
"Hasil TKA yang jujur adalah cermin sebenarnya dari kualitas pendidikan kita. Dengan data yang bersih, intervensi perbaikan bisa tepat sasaran. TKA sudah memberi kita peta, jangan kotori peta itu dengan jalan pintas," ucap Lestari.
