Selain itu, perbaikan infrastruktur dan pengawasan berbasis teknologi juga diperlukan. Keterbatasan perangkat atau jaringan sering kali membuka celah terjadinya kecurangan.
"Jangan sampai keterbatasan teknis dijadikan alasan untuk membenarkan segala cara," ujarnya.
Lestari juga menekankan pentingnya penanaman budaya kejujuran sejak dini. Menurutnya, fenomena menyontek massal tidak bisa dilepaskan dari budaya instan yang tumbuh di masyarakat. Sekolah harus menjadi ruang pertama untuk menanamkan pemahaman bahwa proses belajar yang jujur lebih bernilai daripada sekadar angka di atas kertas.
Lestari menegaskan pihaknya akan mendorong pengawasan agar rekomendasi perbaikan tata kelola TKA tidak berhenti di tingkat kementerian.
Dia memastikan evaluasi akan menjadi bagian dari pembahasan kebijakan pendidikan, termasuk aspek anggaran dan regulasi yang mengikat.
"Hasil TKA yang jujur adalah cermin sebenarnya dari kualitas pendidikan kita. Dengan data yang bersih, intervensi perbaikan bisa tepat sasaran. TKA sudah memberi kita peta, jangan kotori peta itu dengan jalan pintas," tutupnya.
