NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal masyarakat sempat tidak percaya dengan asuransi. Bahkan, para pemegang polis demonstrasi sampai ke DPR hingga kantor OJK.
OJK pun turun tangan memperbaiki fondasi industri perasuransian. Alhasil, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, sudah jarang isu demonstrasi yang besar hingga komplain terhadap asuransi.
"Karena kita membangun fondasi secara struktural, menaikkan standarnya, mengikuti standar industri di negara-negara lain sehingga kita setara, dan ni OECD bisa menerima bahwa practices insurance industry kita cukup memadai," ujar Ogi dalam acara Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11/2026).
Ogi pun menjelaskan lima perubahan struktural terhadap industri asuransi di tanah air. Pertama, strengthening capital and financial resilience.
"Jadi permodalannya harus tinggi, kalau perusahaan asuransi mau menjamin, itu harus modal yang kuat. Kalau modalnya tidak kuat maka kemampuan melakukan penjaminan akan terbatas sehingga kita naikkan standar modal untuk perusahaan asuransi. Ada 2026 tahap 1, dan 2028 tahap 2," terang Ogi.
Selain itu, mengkaji metodologi RBC atau Risk Based Capital menjadi lebih baik dan akan menerbitkan Peraturan OJK terkait New RBC.
Kemudian, memastikan spin off alias pemisahan unit usaha syariah dari induknya menjadi badan usaha mandiri. Kebijakan ini wajib dilakukan hingga akhir 2026.
Jadi, Ogi mengatakan, di awal 2027 akan bertambah 20 perusahaan asuransi syariah baru, sehingga pada 2027 akan ada total 38 perusahaan asuransi syariah.
"Kita tidak lagi mengizinkan unit usaha syariah," terang Ogi.
Kedua, meningkatkan aturan-aturan dan manajemen risiko. Meningkatkan kualitas pengawasan mulai dari level industri, usaha, lembaga penunjang profesi, maupun pengawasan di OJK sudah berdasarkan pada risk based supervision.
Ketiga, meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, dengan menerapkan program penjaminan polis. Tujuannya untuk bisa meyakinkan pemegang polis mendapatkan perlindungan, juga termasuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat.
Keempat, membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan penguatan integritas. OJK pun mewajibkan registrasi para agen dan broker asuransi, sehingga masyarakat bisa melihat sudah berizin atau tidak.
"Agen dan broker asuransi harus terdaftar di OJK. Kalau dia tidak terdaftar maka bisa dilakukan tindakan pidana karena beroperasi tanpa izin," tegas Ogi.
Kelima, memadukan industri asuransi Indonesia dengan international practices dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117
"Jadi PSAK 117 sudah diterapkan sejak 1 Januari 2025, menyangkut kontrak asuransi. Jadi, perusahaan asuransi harus mengikuti PSAK 117. Selama ini ketidakdisiplinannya adalah premi diterima di tahun pertama diakui seratus persen sebagai penerimaan, sebagai penghasilan. Nah, di kontrak asuransi premi yang diterima itu harus disebar untuk cadangan teknis klaim di tahun-tahun sepanjang penjaminan. Disiplin ini akan membuat industri asuransi menjadi lebih sehat," jelas Ogi.