Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus terjadi pada anak balita.
Sementara itu, Ketua Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman Rizal Algamar mengatakan penanganan karhutla perlu lebih mengutamakan pencegahan dibandingkan pemadaman setelah kebakaran terjadi.
"Setiap tahun polanya sama: api menyala, semua pihak prihatin, janji pembenahan diucapkan, lalu kita lupa begitu hujan turun. Kalau mau terus terang, fokus kita seharusnya pada pencegahan, yaitu memberdayakan warga yang berada di garda paling depan dan menyiapkan anggaran pencegahan yang memadai sebelum kemarau datang," kata Rizal.
Menurut dia, karhutla yang berulang tidak hanya berkaitan dengan cuaca ekstrem, tetapi juga persoalan tata kelola lingkungan, pengelolaan lahan, perlindungan ekosistem gambut, dan kapasitas pencegahan hingga tingkat desa.
Sekretariat Bersama mengutip pemantauan satelit Auriga Nusantara yang mencatat sekitar 637 ribu hektare lahan terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Selain perlindungan warga dan penguatan pencegahan, komunike tersebut memuat tiga sikap lainnya, yakni penegakan hukum yang transparan dan adil, penguatan kerja sama lintas negara, serta penyatuan sumber daya pemerintah, dunia usaha, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil.
Dalam aspek penegakan hukum, Sekretariat Bersama meminta setiap dugaan pelanggaran terkait karhutla diusut secara transparan dan pelaku yang terbukti bertanggung jawab dikenai tindakan sesuai ketentuan.
Organisasi itu juga mendorong keterbukaan data titik api dan kualitas udara serta peningkatan koordinasi dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
