NADIKABAR.COM — Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak upaya penyelesaian melalui perdamaian dalam kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang siswi magang berusia 16 tahun yang diduga melibatkan pejabat eselon II Pemerintah Provinsi NTT berinisial AK.
"LPA NTT menegaskan kesepakatan damai antara keluarga korban dan terduga pelaku tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum karena perkara kekerasan seksual terhadap anak memiliki ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan," kata Ketua LPA NTT Veronika Ata di Kupang, Rabu.
Menurut dia, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan kuasa hukum oknum pejabat eselon II Pemprov NTT yang mengklaim telah tercapai kesepakatan damai antara keluarga korban dan kliennya pada 12 November 2026 setelah sebelumnya diduga melakukan kekerasan seksual kepada korban.
Pihak keluarga korban juga disebut telah menyampaikan surat pencabutan pengaduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT.
Menurut LPA NTT, pencabutan pengaduan oleh keluarga korban tidak serta-merta menghalangi penanganan perkara, terutama karena korban masih berusia 16 tahun sehingga ketentuan pengecualian delik aduan bagi korban anak dalam UU TPKS harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.