Selain itu, LPA NTT meminta kepolisian tetap memproses dugaan perkara tersebut meskipun terdapat kesepakatan damai atau pencabutan pengaduan oleh keluarga korban. Penanganannya harus tetap menjamin keamanan dan kepentingan terbaik bagi anak.

LPA NTT turut mendesak DP3AP2KB Provinsi NTT meningkatkan edukasi dan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Lembaga tersebut juga meminta pemerintah daerah mengawal pelaksanaan Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.400.2.3/20.a/DP3AP2KB/2024 tentang Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, termasuk memastikan tersedianya mekanisme pencegahan, pengaduan, penanganan, dan perlindungan korban.

LPA NTT menegaskan jabatan, kedudukan, maupun kekuasaan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

"Anak korban kekerasan seksual bukan untuk didamaikan. Lindungi korban, bukan melindungi pelaku," tegasnya.