Dia menjelaskan, LPA NTT juga merujuk Pasal 39 UU TPKS yang memberikan ruang bagi setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa dugaan kekerasan seksual untuk melaporkannya kepada kepolisian maupun lembaga layanan yang berwenang.

"Dengan demikian, ketiadaan laporan polisi sebagaimana disampaikan kuasa hukum terduga pelaku tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan tindak pidana tersebut," ujar dia.

Atas dasar itu, LPA NTT mendesak Polda NTT dan Polresta Kupang Kota segera melakukan penelusuran dan penyelidikan secara profesional, transparan, serta berperspektif perlindungan anak tanpa harus menunggu pengaduan dari keluarga korban maupun masyarakat sipil.

LPA NTT juga mendukung pernyataan Gubernur NTT yang sebelumnya menyatakan akan menindak tegas dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi.

Namun, komitmen tersebut diminta diwujudkan melalui tindakan konkret sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian.