NADIKABAR.COM — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperluas layanan perlindungan dan pemulihan hak korban tindak pidana dengan menerima 15.534 permohonan per 31 Oktober 2026, seiring penguatan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSdK).

Ketua LPSK Achmadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI yang dipantau daring di Jakarta, Selasa, mengatakan permohonan tersebut didominasi perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal berupa penipuan, penggelapan, perbankan, serta perasuransian sebanyak 10.867 permohonan.

Selain itu, terdapat 1.180 permohonan terkait tindak pidana dengan situasi ancaman khusus yang membahayakan jiwa, serta permohonan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang meliputi 1.404 korban anak dan 326 korban dewasa.

Untuk mempermudah akses masyarakat, LPSK mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Saksi dan Korban (SIMPUSAKA LPSK) yang menerima 7.269 permohonan. Kanal WhatsApp menjaring 2.000 permohonan, surat elektronik 241 permohonan, sedangkan layanan non-elektronik menerima 5.806 permohonan.

"Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan LPSK dalam rangka ini selaras dengan kebutuhan masyarakat," ujar Achmadi.

Berdasarkan status hukum pemohon, permohonan perlindungan diajukan oleh 14.134 korban, 520 saksi, 377 pelapor, dan 490 pihak keluarga. Dari kelompok rentan, layanan menjangkau 7.765 perempuan atau hampir 50 persen, 1.760 anak atau 11,33 persen, 1.575 lansia atau 10 persen yang mayoritas merupakan korban pelanggaran HAM berat (PHB), serta 88 penyandang disabilitas atau 0,57 persen.