Dari 17 peristiwa PHB yang diselidiki Komnas HAM, sebanyak 10 peristiwa telah diterbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKPHAM). Jumlah data pemohon meningkat dari 8.284 menjadi 8.620 orang.
LPSK juga menyiapkan langkah lanjutan untuk memenuhi hak korban setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 terkait perkara pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua.
"Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi, mengadili sendiri, menyatakan terdapat, dan sebagainya, sehingga perlu ada langkah-langkah lebih lanjut untuk pemenuhan hak korban yang akan kita lanjutkan secara bersama," ujar dia.
Untuk memperkuat kelembagaan, LPSK memetakan 24 regulasi turunan UU PSK yang terdiri atas empat peraturan pemerintah (PP), tiga peraturan presiden (Perpres), enam Peraturan LPSK, dan 11 peraturan penyesuaian. LPSK juga mengembangkan prototipe portal Satu Data LPSK serta merampungkan kajian Grand Design Innovative Financing untuk mewujudkan dana abadi korban.
Di sisi tata kelola, reformasi birokrasi LPSK pada 2025 memperoleh nilai 82,4 dengan kategori A atau meningkat 3,9 persen. LPSK juga berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara untuk mendorong kenaikan tunjangan kinerja pegawai dari 60 persen menjadi 80 persen.
Sementara itu, realisasi anggaran LPSK hingga Oktober 2026 mencapai Rp167,53 miliar atau 71,5 persen dari pagu efektif sebesar Rp234,9 miliar.