"Keluarga ini menunjukkan bahwa akibat atau dampak tindak pidana juga dialami atau dirasakan oleh pihak lain selain korban itu sendiri, sehingga keluarga juga perlu ada pemenuhan haknya," kata dia.

Sepanjang 2026, LPSK telah memutus 18.306 permohonan, terdiri atas 2.722 keputusan permohonan perlindungan, lebih dari 15.000 penilaian restitusi, serta 63 keputusan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu (KTML). Tingkat penerimaan permohonan mencapai 85 persen.

Hingga 31 Oktober 2026, LPSK telah memberikan 20.539 layanan program kepada 17.426 orang terlindung. Penerima layanan tersebut meliputi 1.381 korban PHB, 1.721 korban TPKS, 569 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 182 korban TPPU, 143 korban terorisme, 141 korban korupsi, dan enam korban narkotika.

Pada aspek pemulihan finansial, LPSK telah melakukan penilaian restitusi senilai Rp10,31 triliun. Sementara itu, nilai restitusi yang masuk dalam tuntutan jaksa per Oktober mencapai Rp13,9 miliar, putusan hakim Rp16,63 miliar, dan pembayaran oleh pelaku sebesar Rp229,87 miliar.

LPSK juga menyalurkan Dana Bantuan Korban (DBK) TPKS sebesar Rp260,9 juta kepada enam korban. Adapun pembayaran kompensasi bagi korban terorisme masa lalu senilai Rp9,9 miliar dijadwalkan pada akhir November hingga awal Desember 2026.

Dalam pemenuhan hak korban Pelanggaran HAM Berat (PHB), LPSK menindaklanjuti rekomendasi RDP pada 2 April 2026 melalui koordinasi dengan Komnas HAM dan 15 kementerian/lembaga untuk memutakhirkan data korban berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).