NADIKABAR.COM — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperluas layanan perlindungan dan pemulihan hak korban tindak pidana dengan menerima 15.534 permohonan per 31 Oktober 2026, seiring penguatan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSdK).

Ketua LPSK Achmadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI yang dipantau daring di Jakarta, Selasa, mengatakan permohonan tersebut didominasi perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal berupa penipuan, penggelapan, perbankan, serta perasuransian sebanyak 10.867 permohonan.

Selain itu, terdapat 1.180 permohonan terkait tindak pidana dengan situasi ancaman khusus yang membahayakan jiwa, serta permohonan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang meliputi 1.404 korban anak dan 326 korban dewasa.

Untuk mempermudah akses masyarakat, LPSK mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Saksi dan Korban (SIMPUSAKA LPSK) yang menerima 7.269 permohonan. Kanal WhatsApp menjaring 2.000 permohonan, surat elektronik 241 permohonan, sedangkan layanan non-elektronik menerima 5.806 permohonan.

"Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan LPSK dalam rangka ini selaras dengan kebutuhan masyarakat," ujar Achmadi.

Berdasarkan status hukum pemohon, permohonan perlindungan diajukan oleh 14.134 korban, 520 saksi, 377 pelapor, dan 490 pihak keluarga. Dari kelompok rentan, layanan menjangkau 7.765 perempuan atau hampir 50 persen, 1.760 anak atau 11,33 persen, 1.575 lansia atau 10 persen yang mayoritas merupakan korban pelanggaran HAM berat (PHB), serta 88 penyandang disabilitas atau 0,57 persen.

"Keluarga ini menunjukkan bahwa akibat atau dampak tindak pidana juga dialami atau dirasakan oleh pihak lain selain korban itu sendiri, sehingga keluarga juga perlu ada pemenuhan haknya," kata dia.

Sepanjang 2026, LPSK telah memutus 18.306 permohonan, terdiri atas 2.722 keputusan permohonan perlindungan, lebih dari 15.000 penilaian restitusi, serta 63 keputusan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu (KTML). Tingkat penerimaan permohonan mencapai 85 persen.

Hingga 31 Oktober 2026, LPSK telah memberikan 20.539 layanan program kepada 17.426 orang terlindung. Penerima layanan tersebut meliputi 1.381 korban PHB, 1.721 korban TPKS, 569 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 182 korban TPPU, 143 korban terorisme, 141 korban korupsi, dan enam korban narkotika.

Pada aspek pemulihan finansial, LPSK telah melakukan penilaian restitusi senilai Rp10,31 triliun. Sementara itu, nilai restitusi yang masuk dalam tuntutan jaksa per Oktober mencapai Rp13,9 miliar, putusan hakim Rp16,63 miliar, dan pembayaran oleh pelaku sebesar Rp229,87 miliar.

LPSK juga menyalurkan Dana Bantuan Korban (DBK) TPKS sebesar Rp260,9 juta kepada enam korban. Adapun pembayaran kompensasi bagi korban terorisme masa lalu senilai Rp9,9 miliar dijadwalkan pada akhir November hingga awal Desember 2026.

Dalam pemenuhan hak korban Pelanggaran HAM Berat (PHB), LPSK menindaklanjuti rekomendasi RDP pada 2 April 2026 melalui koordinasi dengan Komnas HAM dan 15 kementerian/lembaga untuk memutakhirkan data korban berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dari 17 peristiwa PHB yang diselidiki Komnas HAM, sebanyak 10 peristiwa telah diterbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKPHAM). Jumlah data pemohon meningkat dari 8.284 menjadi 8.620 orang.

LPSK juga menyiapkan langkah lanjutan untuk memenuhi hak korban setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 terkait perkara pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua.

"Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi, mengadili sendiri, menyatakan terdapat, dan sebagainya, sehingga perlu ada langkah-langkah lebih lanjut untuk pemenuhan hak korban yang akan kita lanjutkan secara bersama," ujar dia.

Untuk memperkuat kelembagaan, LPSK memetakan 24 regulasi turunan UU PSK yang terdiri atas empat peraturan pemerintah (PP), tiga peraturan presiden (Perpres), enam Peraturan LPSK, dan 11 peraturan penyesuaian. LPSK juga mengembangkan prototipe portal Satu Data LPSK serta merampungkan kajian Grand Design Innovative Financing untuk mewujudkan dana abadi korban.

Di sisi tata kelola, reformasi birokrasi LPSK pada 2025 memperoleh nilai 82,4 dengan kategori A atau meningkat 3,9 persen. LPSK juga berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara untuk mendorong kenaikan tunjangan kinerja pegawai dari 60 persen menjadi 80 persen.

Sementara itu, realisasi anggaran LPSK hingga Oktober 2026 mencapai Rp167,53 miliar atau 71,5 persen dari pagu efektif sebesar Rp234,9 miliar.