Ia mengatakan transformasi digital merupakan salah satu program prioritas Presiden yang menjadi fondasi pemerintahan berbasis digital dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Saat ini, data dari delapan kementerian dan lembaga telah terintegrasi dan mulai diproses menggunakan AI. Pemerintah juga memperkuat aspek keamanan data dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pemerintah tengah memperluas uji coba transformasi digital ke 43 kabupaten dan kota setelah sebelumnya diterapkan di Banyuwangi dan direncanakan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Saat ini, pihaknya masih menyempurnakan sistem.
Proyek percontohan GovTech saat ini berlangsung di 43 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan menerima laporan hasil pelaksanaan proyek tersebut pada akhir Juli 2026.
Luhut menegaskan pemerintah tidak membeli atau mengimpor "software" sehingga menyebabkan biaya tinggi, tetapi hanya menyatukan sekitar 27 ribu aplikasi yang telah ada di seluruh kementerian dan lembaga.
Luhut menambahkan seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam transformasi digital pemerintahan dikembangkan oleh talenta Indonesia sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor perangkat lunak dari luar negeri.
