NADIKABAR.COM — Mahkamah Agung (MA) mengunggah secara lengkap putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait permohonan kasasi yang diajukan Subhan mengenai pembatalan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan lengkap MA tersebut dikirim ke Pengadilan Pengaju dan tanggal minutasi pada Selasa (10/11). Dalam perkara ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berstatus sebagai Tergugat atau Termohon.

Putusan tersebut memuat secara lengkap keputusan dan pertimbangan MA terkait Suket ijazah SMA Gibran, di mana terdapat poin-poin krusial yang menjadi pertimbangkan MA mengabulkan permohonan kasasi pemohon yang pada intinya membatalkan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa dalam hal Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menjangkau kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu karena limitasi subjek, objek dan tenggang waktu penyelesaian sedangkan setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi.

Maka, Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas.

Menimbang bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestasi belaka, akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat.

Majelis Hakim Agung juga mempertimbangkan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada.