Bahwa dengan demikian, adanya perubahan keadaan hukum baru tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat lainnya yang diajukan dalam sengketa a quo berupa kadaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak, karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural.
Sehingga Mahkamah Agung akan melakukan pengujian substansi objek sengketa a quo dalam rangka melakukan sistemisasi konkret atas putusan MK tanggal 5 Oktober 2026 dalam mewujudkan suatu sistem hukum dan sebagai implementasi dari asas ius curia novit.
“Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum,” bunyi petikan putusan MA.
Menimbang bahwa secara faktual objek sengketa a qua diterbitkan oleh Termohon Kasasi (Dirjen Didaksmen) didasarkan pada certificate of attendance academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA.
Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan.
Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal.
