“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya,” bunyi petikan putusan MA tersebut.
Menimbang bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 12 Mei 2026, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan. Mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M Subhan.
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 12 Mei.
Dalam putusan itu MA menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat, tanggal 30 Oktober 2026 oleh Prof. Yulius, selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis bersama-sama dengan Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto sebagai hakim anggota.
