Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya mengatakan Myanmar telah menyepakati pemulangan hingga 5.000 warga Rohingya. Ia juga mengatakan akan mengundang pemimpin militer Myanmar yang kemudian menjadi presiden, Min Aung Hlaing, untuk melakukan kunjungan resmi ke Malaysia guna membantu mempercepat proses repatriasi.
"Kami bisa berteman dan berdagang, kami bisa menerima Myanmar, tetapi Myanmar harus menerima mereka kembali," kata Anwar dalam podcast yang dipublikasikan pada 16 September. Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan diplomasi yang lebih baik daripada sekadar menyampaikan kemarahan kepada Myanmar.
Pemerintah Malaysia menyatakan program repatriasi merupakan bagian dari upaya diplomatik untuk mencari solusi jangka panjang dan menegaskan bahwa Malaysia tidak dapat menampung pengungsi tanpa batas waktu.
Namun, kelompok masyarakat sipil memperingatkan agar hubungan Malaysia dengan pemerintahan Myanmar tidak mengorbankan reputasi dan integritas Malaysia.
"Hubungan Malaysia dengan junta tidak boleh mengorbankan reputasi dan integritasnya sendiri," kata kelompok masyarakat sipil dalam pernyataan bersama.
Malaysia menampung salah satu komunitas pengungsi terbesar di Asia Tenggara, tetapi negara tersebut bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan tidak secara resmi mengakui status pengungsi. Hingga pertengahan Agustus, Kementerian Dalam Negeri Malaysia mencatat 10.388 warga Myanmar berada di pusat-pusat detensi imigrasi di seluruh negeri.
Di tengah perdebatan tersebut, kelompok pertama warga Myanmar dijadwalkan dibawa melalui jalur laut menggunakan dua kapal Angkatan Laut Myanmar dan sebuah kapal rumah sakit. Sementara itu, pertanyaan mengenai keamanan kepulangan dan kemungkinan keterlibatan pengungsi Rohingya dalam tahap pertama masih belum terjawab.
