NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan RI Irwan Meilano mengatakan Indonesia telah memasukkan mangrove dan lamun dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Second Nationally Determined Contribution (Second NDC).
Indonesia juga menargetkan restorasi mangrove seluas 600.000 hektare. Upaya tersebut diperkuat melalui Blue Carbon Ecosystem Roadmap, pengembangan instrumen pendanaan kelautan berbasis capaian melalui Coral Bond, serta kebijakan nilai ekonomi karbon dan metodologi pengukuran karbon biru lamun.
"Indonesia telah menetapkan sejumlah komitmen untuk mengembangkan potensi karbon biru, melalui *Second Nationally Determined Contribution* (*Second NDC*), mangrove dan lamun diintegrasikan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk target restorasi mangrove seluas 600.000 hektare. Komitmen ini diperkuat melalui *Blue Carbon Ecosystem Roadmap*, pengembangan instrumen pendanaan kelautan berbasis capaian melalui *Coral Bond*, serta kebijakan nilai ekonomi karbon dan metodologi pengukuran karbon biru lamun," paparnya.
Irwan menilai potensi karbon biru perlu didukung sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau measurement, reporting, and verification (MRV) yang kredibel. Hal ini diperlukan untuk memastikan penghitungan penyerapan emisi dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mencegah penghitungan ganda.
Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero) Sandry Pasambuna mengatakan pengembangan pasar karbon biru juga membutuhkan lembaga validasi dan verifikasi independen. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan klaim pengurangan maupun penyerapan emisi memiliki dasar data yang jelas.
"Untuk menarik investasi dan menghasilkan dampak iklim yang nyata, kita harus membangun kepercayaan. Kepercayaan terhadap data, proses, dan hasil. Di sinilah sistem MRV yang kuat, disertai validasi dan verifikasi independen menjadi sangat penting agar setiap klaim pengurangan atau penyerapan emisi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan," tuturnya.
Hal tersebut disampaikan Sandry dalam sesi dialog bertajuk *Unlocking Indonesia's Carbon Market Potential for Climate Action and Sustainable Finance* di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) ke-31 di Antalya, Türkiye, pada 10 November 2026.
Dalam pengembangan pasar karbon biru, SUCOFINDO menyediakan dua jenis layanan, yakni dukungan teknis pengembangan proyek serta layanan validasi dan verifikasi (LVV) independen.
Dukungan teknis tersebut mencakup kajian awal, pemetaan mangrove dan lamun, hingga penyusunan dokumentasi dan sistem pemantauan proyek. Sementara itu, layanan validasi dan verifikasi digunakan untuk memastikan klaim penurunan maupun penyerapan emisi didukung data dan bukti yang kredibel.
"Hingga saat ini, SUCOFINDO telah menyelesaikan 73 laporan validasi dan 75 laporan verifikasi dari berbagai sektor. Tujuh proyek yang didukung melalui LVV SUCOFINDO juga telah tercatat di IDX-Carbon dan memperoleh penerbitan kredit karbon," jelasnya.
Sandry menambahkan, SUCOFINDO memiliki akreditasi dalam skema Sertifikasi Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI), *International Carbon Registry*, dan *Joint Crediting Mechanism* (JCM) bersama Jepang.
"Ke depan, kami terus memperluas kapabilitas untuk mendukung mekanisme karbon internasional, termasuk *Paris Agreement Crediting Mechanism*, *Verra Verified Carbon Standard*, dan *Gold Standard*. Kami ingin berkontribusi dalam menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari pasar karbon global yang berintegritas tinggi," tambah Sandry Pasambuna.
Sesi dialog tersebut juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Chief Investment Officer Danantara Investment Management Pandu Sjahrir, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Mirza Mahendra, Direktur Kebijakan Internasional International Emissions Trading Association (IETA) Andrea Bonzanni, serta Direktur Program Energi International Institute for Sustainable Development (IISD) Philip Gass.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang membuka COP31 menekankan pentingnya pengembangan pasar karbon untuk mengoptimalkan potensi alam Indonesia.
Menurut Hashim, pengembangan pasar karbon perlu memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya dalam bentuk pengurangan emisi, tetapi juga melalui terciptanya *nature-positive economy* atau perekonomian yang menempatkan perlindungan alam sebagai investasi masa depan.
Dia menilai pengembangan proyek karbon membutuhkan landasan teknis yang kuat, kelayakan finansial, sistem MRV, lembaga verifikasi independen, dan tata kelola yang transparan.
"Kami mengajak pemerintah, pelaku bisnis, investor, lembaga keuangan, dan mitra internasional untuk bekerja sama dalam mengembangkan proyek karbon yang memiliki integritas tinggi. Bersama, kita wujudkan potensi kekayaan alam Indonesia menjadi solusi berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim, memperkuat pembiayaan berkelanjutan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia," tutupnya. (fdl/fdl)
